JAKARTA – "Korupsi tidak pernah dimulai dari miliaran rupiah. Korupsi selalu dimulai dari pembenaran-pembenaran kecil." Pernyataan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yan Sultra I, pada kegiatan Sosialisasi Budaya Antikorupsi yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (29/6), sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi dan budaya integritas di lingkungan Kementerian.
Menurut Yan, praktik korupsi tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berawal dari pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang lama-kelamaan dianggap sebagai hal yang wajar.
"Ketika pembenaran menjadi kebiasaan, pelanggaran bukan lagi sesuatu yang terasa salah, melainkan dianggap sebagai hal yang biasa. Karena itu, membangun budaya antikorupsi sesungguhnya adalah membangun keberanian untuk mengatakan 'tidak', bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat," ujarnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ika Yusanti, menegaskan bahwa budaya antikorupsi tidak cukup dibangun melalui regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui komitmen, keteladanan, dan integritas setiap individu.
"Budaya antikorupsi tidak hanya dibangun melalui regulasi, tetapi juga melalui komitmen, keteladanan, dan integritas setiap individu. Inspektorat Jenderal harus terus memperkuat perannya sebagai trusted advisor sekaligus guardian of integrity di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," tegasnya.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan paparan Inspektur Wilayah I, Anak Agung Gde Krisna, yang membagikan hasil pelatihan OECD-SECO Strengthening Public Integrity in Indonesia sebagai tindak lanjut knowledge sharing untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan budaya integritas di lingkungan Kementerian. Dalam paparannya, Agung menjelaskan bahwa OECD memberikan perhatian terhadap penguatan integritas sektor publik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, reformasi birokrasi berbasis sistem merit, pengelolaan konflik kepentingan, serta penguatan sistem pengendalian intern.
"Untuk menjawab tantangan tersebut, Inspektorat Jenderal perlu terus memperkuat budaya integritas, manajemen risiko, dan sistem pengawasan internal secara berkelanjutan," ujar Agung. Ia menambahkan, setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu mengenali, mengungkapkan, mengelola, dan memantau potensi konflik kepentingan agar tidak berkembang menjadi penyimpangan maupun tindak pidana korupsi. Integritas juga perlu dibangun sepanjang siklus karier aparatur, mulai dari proses rekrutmen, pelaksanaan tugas, hingga memasuki masa purnatugas.
Melalui implementasi Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-2.PW.01.01 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta penerapan praktik terbaik hasil pelatihan OECD-SECO Strengthening Public Integrity in Indonesia, Inspektorat Jenderal berkomitmen memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pengawasan, dan membangun budaya integritas secara berkelanjutan
