Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelenggarakan Sosialisasi Pelatihan dengan metode pembelajaran mandiri berbasis microlearning sebagai upaya mendorong pengembangan kompetensi pegawai yang lebih fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ika Yusanti, dengan menghadirkan Muhammad Isa Arifianto, Subkoordinator Pengembangan Metodologi dan Teknologi Pembelajaran, sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Ika Yusanti menegaskan bahwa penguatan kompetensi pegawai merupakan salah satu prioritas utama Inspektorat Jenderal. Melalui pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, khususnya microlearning, pegawai didorong untuk mengembangkan kapasitas diri secara mandiri, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan tugas serta dinamika organisasi. Menurutnya, pembelajaran tidak lagi terbatas pada pola diklat klasikal, tetapi dapat dilakukan secara bertahap, singkat, dan berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan komitmen Inspektorat Jenderal dalam membangun organisasi pengawasan yang adaptif dan berdampak. Pemanfaatan platform pembelajaran digital yang difasilitasi oleh Pusdiklat BPKP memberikan kemudahan akses belajar kapan saja dan di mana saja, sekaligus mendukung efektivitas pengembangan kompetensi pegawai.
Sementara itu, Muhammad Isa Arifianto dalam paparannya menjelaskan bahwa microlearning dirancang sebagai solusi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan kerja, melalui penyajian materi singkat, spesifik, dan mudah dipahami. Pendekatan ini menggeser pola pelatihan dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi pengalaman belajar yang aplikatif dan bermakna, sejalan dengan tema sosialisasi “Dari Pelayanan ke Pengalaman: Inovasi Gia Corpu untuk Pembelajaran yang Lebih Berdampak”.
Isa menambahkan bahwa pengembangan pembelajaran digital dilakukan melalui digital learning value chain yang mencakup tahap perencanaan, desain, penyelenggaraan, hingga evaluasi. Model microlearning dan self-learning dilengkapi dengan post-test sebagai alat ukur pemahaman peserta serta efektivitas pembelajaran.
Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan bahwa pegawai Inspektorat Jenderal wajib mengikuti tujuh mata pelajaran utama, serta pembelajaran tambahan yang bersifat pilihan melalui kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Skema ini mendukung pemenuhan kewajiban minimal 10–20 Jam Pelajaran (JP) per tahun secara lebih fleksibel.
Pembelajaran dilaksanakan melalui sistem terintegrasi yang menghubungkan Simdiklat Infodiklat, Simdiklat Doraemon, dan Simdiklat PTIA, dengan mengacu pada model pembelajaran 70:20:10. Berbagai metode seperti blended learning, MOOC, microlearning, dan mobile learning diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi serta optimalisasi sumber daya.
Melalui kegiatan ini, Inspektorat Jenderal berharap penerapan microlearning dapat memperkuat budaya belajar mandiri di lingkungan kerja, sehingga pengembangan kompetensi pegawai dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.
